ElangTv_Nusantara//Aceh Tenggara – Pembangunan jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara dengan anggaran Rp421.440.134,00 bersumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan serius DPW Lembaga ELHAN‑RI Aceh. Berdasarkan catatan lapangan, proyek jalan yang dikerjakan CV. Simpati Palestine tersebut memiliki panjang sekitar 218 meter di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 19 Oktober 2026.

Dengan nilai kontrak sebesar itu, perhitungan kasar di lapangan menunjukkan angka sekitar Rp1,93 juta per meter jalan. DPW Lembaga ELHAN‑RI Aceh menegaskan angka perbandingan tersebut belum merupakan bukti pasti adanya kemahalan harga ataupun kerugian negara, karena masih harus diverifikasi lebar badan jalan, ketebalan dan mutu beton, lapisan dasar, serta keseluruhan komponen pekerjaan sesuai dokumen RAB dan kontrak. Namun hal itu justru menjadi alasan utama mengapa pemeriksaan teknis lapangan mutlak dilakukan.

Ketua DPW Lembaga ELHAN‑RI Aceh, Abd. Wahab menyatakan proyek menggunakan uang rakyat tidak cukup hanya terlihat selesai secara fisik di permukaan.”Papan proyek yang terpasang di lokasi baru memberi tahu nama pelaksana dan nilai anggaran. Masyarakat berhak mendapatkan bukti nyata bahwa Rp421 juta lebih tersebut diwujudkan ke volume, spesifikasi, kualitas konstruksi sesuai perjanjian kontrak. Ada pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka: berapa panjang, lebar, ketebalan, mutu beton yang sesungguhnya terpasang di lokasi pekerjaan?” tegas Abd. Wahab.

ELHAN‑RI meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta konsultan pengawas untuk membuka dokumen proyek dan memfasilitasi pemeriksaan teknis independen berupa pengukuran ketebalan beton, pengecekan lapisan pondasi, pengujian mutu beton, serta pencocokan keseluruhan volume pekerjaan terhadap RAB. Abd. Wahab menyoroti bahaya pengawasan yang hanya berhenti di meja administrasi tanpa turun memverifikasi kondisi pekerjaan di lapangan.

“PPK dan konsultan pengawas punya tanggung jawab besar. Jangan hanya menyetujui laporan progres tanpa memastikan setiap tahapan pekerjaan benar‑benar dikerjakan sesuai spesifikasi. Kalau nanti ditemukan kekurangan volume, mutu beton di bawah standar, atau penyimpangan lainnya harus segera diproses sesuai hukum yang berlaku, tidak boleh ada upaya menutup‑nutupi permasalahan ini,” ujar Ketua DPW ELHAN‑RI Aceh.

DPW Lembaga ELHAN‑RI Aceh juga memanggil Inspektorat Aceh dan instansi pengawasan terkait untuk turut melakukan pemeriksaan lapangan secara objektif dan menyeluruh terhadap proyek jalan Desa Simpang Empat. ELHAN‑RI menekankan Dana Otonomi Khusus Aceh adalah uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

Hingga rilis berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan teknis resmi yang membuktikan ada atau tidaknya penyimpangan pada proyek tersebut. Karena itu ELHAN‑RI memberi ruang kepada Dinas terkait, PPK, CV. Simpati Palestine beserta konsultan pengawas untuk memberikan klarifikasi lengkap beserta bukti dokumen guna menjelaskan rincian penggunaan anggaran Rp421 juta lebih tersebut.

“Kalau semuanya sudah dikerjakan sesuai kontrak, buktikan dengan dokumen dan hasil uji laboratorium. Kalau ada yang meleset, perbaiki dan pertanggungjawabkan. Masyarakat Aceh Tenggara tidak mau jawaban‑jawaban normatif belaka, kami menunggu hasil pemeriksaan yang jujur dan transparan. Pengawasan terhadap uang negara tidak boleh tumpul,”

Red…

Tinggalkan Balasan